Pemerintahan Jakarta

Kode Pos

Kantor Gubernur di Kompleks Balai Kota Jakarta

Nama dan statusnya, serta sistem pemerintahan di Jakarta, telah berubah sepanjang sejarahnya. Pada tanggal 5 Maret 1942, orang Jepang merebut Batavia dari kontrol Belanda dan kota itu dinamai Jakarta (Kota Khusus Jakarta (? ? ? ?? ?? ? Jakaruta tokubetsu-shi), sesuai dengan status khusus yang ditugaskan ke kota). Setelah jatuhnya Jepang, nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,dan pemerintah Kota Jakarta diubah menjadi Pemerintahan Nasional Jakarta pada bulan September 1945. Setelah perang, nama Belanda Batavia diakui secara internasional sampai penuh. Kemerdekaan Indonesia dicapai pada tanggal 27 Desember 1949 dan Jakarta secara resmi memproklamirkan ibukota nasional Indonesia.

Pemerintahan pertama ini dipimpin oleh seorang Walikota sampai akhir 1960, saat kantor tersebut diubah menjadi Gubernur. Walikota terakhir Jakarta adalah Sudiro, sampai dia digantikan oleh Dr Sumarno sebagai gubernur provinsi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Dasar-dasar Pemerintahan Daerah, Jakarta dipastikan sebagai ibukota Indonesia dan satu dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1974 saat itu. Pada bulan Agustus 2007, Jakarta mengadakan pemilihan pertama untuk memilih gubernur, padahal sebelumnya gubernur kota tersebut dipilih oleh anggota DPRD. Jajak pendapat tersebut merupakan bagian dari desentralisasi di seluruh negara, sehingga memungkinkan pemilihan lokal langsung di beberapa daerah.

Saat ini, Jakarta secara administratif setara dengan provinsi dengan status khusus sebagai ibu kota Indonesia. Kepala eksekutif Jakarta adalah Gubernur (bukan walikota) dan Deputi Gubernur. Sebagai provinsi, nama resmi Jakarta adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (‘DKI Jakarta Khusus’, disingkat DKI Jakarta. Cabang legislatif Jakarta adalah dewan perwakilan daerah (DPRD) Rakyat. Gubernur, Deputi Gubernur dan 106 anggota DPRD, semuanya dipilih melalui prosedur pemilihan langsung.

Tata kelola eksekutif Jakarta terdiri dari lima Kota Administratif / Kota Administratif, masing-masing dipimpin oleh seorang Walikota – dan satu Administratif / Kabupaten Administratif dipimpin oleh seorang Bupati / Bupati. Tidak seperti kota dan kabupaten lain di Indonesia dimana walikota atau bupati dipilih oleh masyarakat, walikota dan bupati Jakarta dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta. Setiap kota dan kabupaten kembali dibagi menjadi distrik administratif.

Polda Metro Jaya mengelola hukum, keamanan dan ketertiban Jakarta. Hal ini dipimpin oleh Kapolda Kapolda, yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

Kode Pos Desa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *